PENGARUH MODEL RENCANA KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI BERBASIS INTEGRATED POLICY AND ACTION UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KARANGRAHARJA BEKASI

Abstract

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kelurahan Karangraharja, Kabupaten Bekasi. Data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga nasional dalam prevalensi pernikahan dini, dengan angka 11,2% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan anak berdampak pada pemutusan akses pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan antargenerasi, dan pelanggaran hak anak. Pendekatan terpadu melalui model Integrated Policy and Action (IPA) diperlukan untuk menjembatani gap antara kebijakan dan implementasi di tingkat komunitas. Menganalisis pengaruh penerapan model rencana kebijakan dan rencana aksi berbasis Integrated Policy and Action terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Karangraharja, Bekasi. Penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimen dengan pendekatan pre-test and post-test with control group. Sampel berjumlah 80 responden yang terdiri atas orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan kader PKK, dibagi menjadi kelompok intervensi (40 orang) dan kelompok kontrol (40 orang) dengan teknik purposive sampling. Intervensi berupa implementasi model IPA mencakup penyusunan rencana kebijakan lokal, rencana aksi komunitas, dan penguatan kapasitas multi-stakeholder selama 3 bulan. Instrumen penelitian adalah kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon, Mann-Whitney, dan regresi logistik berganda (α = 0,05).

Terdapat peningkatan signifikan pengetahuan (skor rerata 52,75 → 81,50; p = 0,000), sikap positif (skor 58,25 → 84,75; p = 0,000), dan praktik pencegahan (skor 49,50 → 78,25; p = 0,000) pada kelompok intervensi. Uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan bermakna antara kelompok intervensi dan kontrol pada ketiga variabel (p < 0,05). Analisis regresi logistik menunjukkan model IPA berpengaruh 5,8 kali lebih besar terhadap praktik pencegahan pernikahan anak dibandingkan kelompok kontrol (OR = 5,8; 95% CI: 2,3–14,6; p = 0,000). Model rencana kebijakan dan rencana aksi berbasis Integrated Policy and Action terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Karangraharja Bekasi. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengadopsi model ini sebagai strategi kebijakan pencegahan pernikahan anak di tingkat kelurahan.